LUDAINEWS.COM-JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) telah menolak kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kader Demokrat Pro KLB, Max Sopacua mengingatkan kader Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yakni Andi Mallarangeng untuk tidak arogan merespons dalam keputusan tersebut.

"Andi Mallarangeng jangan dulu arogan dengan keputusan Kemenkum HAM kemarin. Pak Menteri saja menyarankan ke pengadilan. Maka Bro AM (Andi Mallarangeng), pertarungan baru babak pertama masih ada babak-babak berikut lagi," katanya kepada Liputan6.com Sabtu malam (3/4).

Baca juga:
Penambahan Kasus COVID-19 Tercatat 203 Kasus, Kadiskes Riau Minta Masyarakat Selalu Patuhi Prokes

Dia tak menggubris saran Andi agar Max dan kawan-kawan membuat partai baru. Max menegaskan, Demokrat adalah darah dan keringatnya.

"PD itu darah dan keringat kami. Anda itu kelompok penikmat malah memanipulasi dengan menghilangkan 99 pendiri dan menempatkan SBY sebagai pendiri di samping Ventje Rumangkang yang sudah almarhum," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat mempersilakan kubu Moeldoko menggugat ke PTUN jika tidak puas dengan keputusan Kemenkum HAM. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan pihaknya siap menghadapi gugatan kubu Moeldoko.

"Kami menghargai jika gerombolan GPK PD tak puas dan tak bisa menerima keputusan pemerintah, untuk selanjutnya menempuh jalur hukum lainnya melalui PTUN. Kami hadapi dan akan kami lawan segala bentuk pembegalan terhadap demokrasi," katanya, Kamis (1/4).

Dia menyebut, harusnya keputusan Kemenkum HAM membuat Moeldoko malu. Kata Kamhar, tak ada alibi lagi bagi Moeldoko untuk menyampaikan berbagai alasan bahwa ini adalah agenda politik pribadinya.

"Pemerintah dan negara telah menegaskan apa yang mereka lakukan adalah ilegal dan inkonstitusional atau abal-abal. Meskipun kami meragukan, namun jika masih ada sifat dan nilai keperwiraan dan kesatria yang tersisa padanya, seharusnya dia memilih jalan terhormat untuk tak menjadi beban pemerintah," tuturnya.

Kamhar menambahkan, keputusan Kemenkum HAM adalah kemenangan demokrasi. Serta kemenangan semua elemen bangsa yang telah memperjuangkan hukum tetap menjadi panglima dan demokrasi tetap tegak berdiri.

"Namun jika langkah ke (PTUN) ini mereka tempuh, hanya semakin menegaskan bahwa Moeldoko adalah aktor aktif dan aktor kunci dari pembegalan demokrasi dan Partai Demokrat ini yang syahwat politiknya tak bisa dibendung dan dikendalikan," ucapnya.

(Sumer: merdeka.com)