Ludainews.com-JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga bakal menjalin komunikasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas berlangsungnya event di berbagai cabang olahraga (cabor). Izin dari kepolisian adalah poin utama agar event bisa terselenggara.

Menpora Zainudin Amali menyatakan, sejauh ini pihaknya sudah mendapat masukan dari berbagai pengelola kompetisi. Mulai Liga 1 di sepak bola, Indonesian Basketball League di bola basket, hingga Proliga di bola voli.

”Tadi (kemarin, Red) di istana ketemu. (Mungkin) satu dua hari ini akan koordinasi dan beliau menyambut baik,” ujarnya dalam webinar yang diselenggarakan Siwo PWI pusat kemarin.

Baca juga: Sudah 4 Daerah di Riau Siap Belajar Tatap Muka Terbatas, Termasuk Kabupaten Bengkalis

Zainudin berharap kans bisa berlangsungnya event di berbagai cabor nanti tidak menjadi klaster baru. Dia mengungkapkan, berdasar rapat kabinet yang berlangsung di istana, PPKM rencananya hanya berlangsung sampai 8 Februari. Selebihnya, diterapkan PSBB ke skala mikro dan tidak merata.

Karena itu, para penyelenggara diharapkan bisa memetakan lokasi untuk menggelar event yang tepat dengan kasus rendah. ”Kami tidak akan membiarkan teman-teman susah sendiri. Sama-sama untuk mencari jalan keluar,” ujarnya.

Kepala Bidang Kerja Sama Baintelkam Polri Kombespol Budi Sajidin menyatakan secara pribadi ingin kegiatan bisa dilaksanakan.

Namun belum bisa lantaran aturan Kapolri sebelumnya yang melarang keramaian belum dicabut. ”Jadi, polisi melarang kegiatan itu ada dasarnya. Bukan hanya sepak bola, tapi juga acara pernikahan. Kami sebagai anak buah akan loyal dan patuh,” jelasnya.

Karena itu, Budi menyambut baik adanya pendekatan kepada Kapolri baru. Kini ada harapan event olahraga seperti Liga 1 bisa diselenggarakan.

Budi mengaku sudah menerima informasi dari Asops Kapolri Imam Sugianto yang telah mempertimbangkan gelaran kompetisi sepak bola. ”Menyatakan bahwa untuk tata cara kegiatan Liga 1 kemungkinan bisa dilaksanakan,” kata Budi.

Karena itu, mungkin juga akan ada kesepakatan dari berbagai stakeholder olahraga seperti Satgas Penanganan Covid-19, KONI, Kemenpora, dan induk organisasi cabor agar protokol kesehatan dijaga.

”Pada dasarnya kami mau olahraga maju. Hanya, kebijakan kemarin belum dicabut. Soal bola bisa tanpa penonton. Ke depan insya Allah ada harapan untuk bisa diselenggarakan,” harapnya.

Budi menyebutkan, dengan protokol yang ketat, ajang olahraga bisa digelar. Tak ubahnya pilkada serentak akhir tahun lalu. Saat itu KPU dan Bawaslu memakai protokol kesehatan dengan 14 persyaratan dalam TPS. Antara lain penerapan jaga jarak dan tinta seusai coblosan harus diteteskan.

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menghargai maksud baik kepolisian untuk menggelar kembali event olahraga dengan persyaratan yang ketat. ”Sama dengan di sektor UKM dan industri lain. Harus move on dan bergerak untuk olahraga,” tuturnya.

Menurut Dede, pihaknya sangat mendukung adanya kompetisi. Terlebih jika menemukan metode baru untuk menyelenggarakan kejuaraan. ”Pelaku olahraga bisa mencontoh yang dari luar,” ucapnya.

Olahraga, sebut Dede, bisa membentuk imun tubuh dan itu yang dibutuhkan masyarakat. ”Daripada olahraga tidak boleh, tapi orang berkumpul di pasar. DPR akan sangat men-support apa yang dilakukan teman-teman,” ujarnya.
(Sumber: Jawa pos)